IV.Politik

REFORMASI DI INDONESIA

Makalah 4 Pendidikan Kewarganegaraan

( Softskill )

Disusun Oleh :

Nama            : Khoiriah

NPM  : 13210889

Kelas : 2ea21

PENDAHULUAN

Lahirnya Orde Reformasi di Indonesia ditandainya oleh mundurnya Soeharto sebagai presiden RI pada tanggal 21 Mei 1988.Penyebabnya adalah krisis moneteryang melanda Indonesia sejak pertengahan Juli 1997.Dipasaran mata uang dunia nilai rupiah terus merosot terhadap dollar Amerika.Sebagai gambaran,pada tahun 1996 nilai rupiah terhadap dollar adalah Rp6.000 per US$ dan pada Desember 1997 rupiah terpuruk hingga posisi Rp6.400 per US$.Memasuki tahun 1998 kemerosotan nilai rupiah kian drastic.Pada tanggal 13 April nilai rupiah mencapai Rp8.000 per US$.Pada tanggal 17 Mei nilai rupiah mencapai Rp12.800 per US$ bahkan dalam perdagangan valuta asing nilai rupiah sudah mencapai Rp16.000 per US$.

Krisis moneter memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas.Perbankan nasional kolaps,banyak bank beku operasi (BBO).Dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) tidak berkutik dan banyak yang gulung tikar.Pemutusan hubungan kerja (PHK) tampak terjadi dibanyak tempat.Harga Sembilan bahan kabutuhan pokok (sembako) yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari melambung tinggi,bahkan sempat terjadi kelangkaan.

Sebenarnya,pada saat yang sama krisis moneter terjadi pula dibeberapa negara.Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang diduga disebabkan oleh perilaku spekulan.Krisis moneter terjadi di Korea Selatan,Filipina,Thailand,Malaysia,dan Indonesia.Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut,Indonesia sangat merasakan dampak yang paling buruk.Hal itu disebabkan fondasi perekonomian Indonesia rapuh.Praktik KKN dan monopoli ekonomi mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia.Crony Capitalism,demikian istilah untuk menyebut pembangunan ekonomi Indonesia selama perjalanan Orde Baru.

Krisis ekonomi dan moneter merebak semakin luas dan menjadi krisis multidimensional.Di tengah situsi semakin melemahnya nilai rupiah,aksi massa,aksi buruh,dan aksi mahasiswa terjadi dimana-mana.Mereka menuntut agar pemerintah segera mengadakan pemulihan ekonomi,sehingga harga-harga sembakoturun dan tidak lagi ada PHK.Dalam berbagai aksi massa,warga negara keturunan tionghoa tidak luput dari amukan mereka.Toko-toko dan tempat usahanya dibakar.Tidak sedikit wanita keturunan Tionghoa menjadi korban tindak asusila dalam aksi itu.Sebagai reaksi atas ketidakamanan hak mereka tinggal di Indonesia,banyak warga keturunan Tionghoa meninggalkan Indonesia atau eksodus.

Krisis moneter mengakibatkan kerawanan kondisi sosial dan kerentanan terhadap ancaman kerusuhan dan aksi kekerasan.Situasi ini berkorelasi positif terhadap kondisi politik.Faktanya,aksi-aksi yang dilakukan massa secara sporadis dan bersifat local kemudian berubah menjadi gerakan moral atas kepeloporan mahasiswa.Berawal dari gerakan moral,aksi bergeser memasuki ranah politik,yaitu menuntut Soeharto mundur dari tahta kepresidenan.

PEMBAHASAN

A.    Jatuhnya Kekuasaan Soeharto

Menjelang siding Umum MPR,marak tuntutan agar Soeharto tidak lagi dicalonkan atau mencalonkan diri sbagai presiden.namun,kenyataan menunjukkan suara-suara kritis yang menuntut perubahan tersebut tidak mendapat jawaban seperti yang diharapkan.Golkar sebagai pemenang Pemilu 1997 mencalonkan kembali Soeharto sbagai presiden priode 1998-2003.

Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui SU (Sidang Umum) MPR yang berlangsung 1-11 Maret 1998,ternyata tidak menimbulkan dampak positif berarti begi upaya pemulihan kondisi Indonesia,justru memperparah gejolak krisis.Gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan tuntutan gerakan reformasi.Tuntutan itu adalah sebagai berikut.

1. Bubarkan Orde baru dan Golkar
2. Hapuskan Dwifungsi ABRI
3. Hapuskan KKN
4. Tegakkan supremasi hokum,HAM,dan demokrasi

Tuntutan gerakan reformasi oleh mahasiswa mencapai puncaknya,aksi mereka menimbulkan bentrok dengan pihak aparat keamanan hingga terjadi peristiwa tragis,yaitu Tragedi Trisakti.Peristiwa penembakan terhadap massa mahasiswa di Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 mengakibatkan tewasnya 4 orang mahasiswa Trisakti dan puluhan korban luka parah.Keempat mahasiswa yang terbunuh adalah Elang Mulya Lesmana,Hery  Hartanto,Hendriawan Sie,dan Hafidhin Royan.Keempat mahasiswa ini patut menjadi tokoh dan pantas dicatat sebagai bagian sejarah reformasi seperti halnya Arief Rahman Hakim yang juga tewas pada peristiwa aksi tahun 1966.

Pada tanggal 13-14 mei 1998 terjadi kerusuhan selama dua hari berturut-turut,sebagai buntut dari peristiwa berdarah di Universitas Trisakti.Kerusuhan yang menelan ratusan korban jiwa dan harta benda terjadi dengan  sasarna amuk massa berupa pembakaran dan penjarahan pertokoan milik warga keturunan Tionghoa beserta gedung-gedung pusat perbelanjaan lainnya.Amuk massa ini menyebabkan kerugian triliunan rupiah,hilangnya nyawa,dan luka traumatic bagi warga keturunan Tionghoa.

Pasca peristiwa Trisakti dan kerusuhan massa memicu gerakan mahasiswa yang berpusat di Jakarta untuk mulai melancarkan aksi yang lebih besar.Mereka mngarahkan perhatian utama kepada wakil-wakil rakyat di DPR/MPR RI.Mahasiswa pun berdatangan ke gedung DPR/MPR RI dengan tuntutan utama yaitu segera dilakukan Sidang Istimewa MPR dan pencabutan mandate MPR kepada Presiden Soeharto.Sejak 18 Mei kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai universitas berdatangan untuk menduduki gedung DPR/MPR RI.Karena kuatnya tuntutan mahasiswa,maka pada tanggal 20 Mei 1998 pimpinan DPR berdasarkan hasil konsultasi memutuskan akan segera menggelar SI MPR jika presiden tidak mngundurkan diri.

Tanggal 21 Mei 1998,jam 09.05 pagi,di Istana Merdeka Jakarta,Presiden Soeharto menyatakan berhenti,setelah 32 tahun,7 bulan dan 3 minggu masa kekuasaannya sebagai Presiden Ri.Segera setelah Presiden mengundurkan diri,Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden yang sebelumnya menjabat wakil presiden.Pengalihan kekuasaan itu dilakukan sesuai dengan pasal 8 UUD 1945 : “Jika presiden mangkat,berhenti,atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya.”

B.    Kepemimpinan B.J.Habibie

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden RI ke-3 memunculkan kontroversi di masyarakat.Pihak yang pro terhadap pengangkatan Habibie menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional.Dilain pihak yang kontra terhadap pengangkatan Habibie menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.

Enam bulan setelah pengangkatan B.J.Habibie sebaga8i presiden RI,diadakan Sidang Istimewa pada tanggal 10-13 November 1998 guna mempersiapkan jalan bagi liberalisasi politik,termasuk pemilu demokratis yang akan diadakan pada 7 Juni 1999,Sidang Istimewa MPR berakhir dengan menghasilkan 12 ketetapan yaitu sebagai berikut.

1.               Tap No.VII/MPR/1998.Perubahan dan tambahan atas Tap I/MPR/1983 tentang perubahan tata tertib MPR.

2.               Tap No.VIII/MPR/1998.Pencabutan Tap IV/MPR/1983 tentang referendum.

3.              Tap No.IX/MPR/1998.Pencabutan Tap II/MPR/1998 tentang GBHN.

4.              Tap No.X/MPR/1998.Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.

5.              Tap No.XI/MPR/1998.Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

6.              Tap No.XII/MPR/1998.Pencabutan Tap V/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden/Mandataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

7.              Tap No.XIII/MPR/1998.Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI.

8.              Tap No.XIV/MPR/1998.Perubahan dan tambahan atas Tap III/MPR/1998 tentang pemilu.

9.              Tap No.XV/MPR/1998.Penyelenggaraan otonomi daerah,pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka NKRI.

10.           Tap No.XVI/MPR/1998.Politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.

11.            Tap No.XVII/MPR/1998.Hak Asasi manusia.

12.            Tap No.XVIII/MPR/1998.Pencabutan Tap II/MPR/1978,Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Panca Karsa) dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.

Pada tanggal 13 November 1998 tuntutan gerakan mahasiswa terhadap lembaga SI MPR mencapai puncaknya.Gerakan mahasiswa terutama kelompok radikal semakin memperkeras tuntutannya,dan mereka berkeinginan untuk menduduki kembali gedung DPR/MPR RI.Namun,mereka terhalang oleh pengamanan yang ketat aparat keamanan sehingga terjadi bentrok fisik,yang mungkin dipicu oleh provokasi oknum kelompok tertentu.Peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak mahasiswa dan masyarakat.Kejadian berlangsung disekitar Jembatan Semanggi sehingga dikenal dengan Tragedi Semanggi.

Pada era Presiden Habibie,Timor Timur yang menjadi provinsi ke-27,memisahkan diri dari NKRI.Timor Timur menjadi sebuah negara setelah rakyatnya menolak menjadi bagian dari NKRI melalui jajak pendapat di bawah pengawasan PBB.Terlepasnya Timor Timur menjadi factor utama penolakan MPR atas pidato pertanggungjawabannya pada bulan Oktober 1999 dan B.J.Habibie akhirnya mengundurkan diri dari bursa calon presiden.

Pada 7 Juni 1999 diadakan pemilu yang pertama kali setelah reformasi bergulir,yaitu pemilu yang dianggap paling demokratis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.Pemilu ini diselenggarakan dengan prinsip luber dan jurdil,yang diikuti oleh 48 partai yang telah lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi Organisasi Peserta Pemilu) dari 141 partai politik yang mendeklarasikan pendiriannya dan mendaftarkan di Depdagri.Pemenang pertama Pemilu 1999 adalah PDI-P pimpinan Megawati.PDI-P mendapat suara 33,74%,Golkar menjadi nomor dua dengan 22,44% suara.Posisi ketiga diduduki PKB yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid dengan 12,61% suara.Urutan keempat adalah PPP dengan 10,71% dan urutan kelima adalah PAN pimpinan Amien Rais dengan 7,12% suara.Sisa suara yang cukup kecil tersebar ke 43 partai lainnya.Hasil pemilu ini menunjukkan tidak satu partai pun yang memperoleh mayoritas mutlak.

MPR yang terbentuk melalui hasil pemilu 1999 antara lain berhasil menetapkan GBHN,melakukan amandemen pertama terhadap UUD 1945,serta memilih presiden dan wakil presiden.Pada tanggal 20 Oktober 1999,MPR berhasil memilih K.H.Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat dalam sejarah ketatanegaraan RI dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.

Mengingat tidak ada partai yang menang secara mutlak,perebutan jabatan presiden menjadi seru dan berlangsung panas.Megawati Soekarnoputri yang mempunyai peluang terbesar untuk tampil sebagai presiden harus menelan pil pahit.Berbagai isu dan manuver politik menerjang dan menghadang putri mendiang mantan Presiden Soekarno tersebut sehingga gagal menduduki posisi presiden.Saat itu slogan asal buka Mega (ABM) yang dihembuskan parpol saingan PDI-P menjadi senjata pamungkas untuk memotong laju politik Megawati.Akhirnya,manuver politik yang digalang Amien Rais melalui poros tengah (PAN,PK,PBB,PPP) yang terdiri dari parpol-parpol islam berhasil mengantarkan K.H.Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI keempat.Kenyataan pahit ini membuat massa pendukung Megawati kecewa berat sehingga mengakibatkan kerusuhan di berbagai daerah seperti Solo dan Bali.

C.    Kepemimpinan Abdurrahman Wahid

Terpilihnya Abdurrahman Wahid-Megawati secara legalitas formal telah menandakan lahirnya periode baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.Era Orde baru telah dinyatakan berakhir dan digantikan Orde Reformasi.Hadirnya Orde Reformasi,seperti halnya awal-awal kebangkitan Orde Lama dan Orde Baru,membuat rakyat menaruh harapan besar akan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Pasangan Gus Dur-Megawati sebenarnya dinilai ideal dilihat dari aspek wawasan.Gus Dur adalah seorang santri tradisional yang memiliki wawasan kebangsaan yang tidak diragukan,sementara Megawati adalah seorang nasionalis yang juga memiliki wawasan Islam modern.Gus Dur-Megawati kemudian membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dilantik tanggal 28 Oktober 1999.Terlepas dari adanya kekecewaan karena dihapuskannya Departemen Penerangan dan Departemen Sosial,kabinet ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Dalam menjalankan pemerintahan,Abdurrahman Wahid mengalami banyak persoalan yang harus dihadapi sebagai warisan persoalan pada masa Orde Baru.Persoalan yang sangat menonjol adalah masalah KKN,pemulihan ekonomi,masalah BPPN,kinerja BUMN,pengendalian inflasi,mempertahankan kurs rupiah,masalah jaringan pengaman sosial,munculnya masalah disintergrasi,konflik etnis antar umat beragama,penegakan hokum,dan penegakan HAM.

Belum genap 100 hari berkuasa dan belum tuntasnya penyelesaian persoalan-persoalan peninggalan Orde Baru,pemerintaha Gus Dur dihadapkan pada persoalan-persoalan kebijakannya yang dinilai banyak kalangan sangat controversial.Kebijakannya antara lain:

1.                   Pencopotan Kapolri Jenderal Pol.Roesmanhadi yang dianggap sebagai orangnya Habibie.

2.                  Pencopotan Kasuspen Hankam Mayjen TNI Sudrajat yang dilatari oleh pernyataannya bahwa Presiden bukan Pangti TNI.Penggantinya adalah Marsekal Muda TNI Graito.Penggantian ini cukup mengagetkan karena diambil dari TNI AU,yang selama 32 tahun terakhir tidak pernah mendapat jabatan strategis dijajaran TNI.

3.                  Pencopotan Wiranto sebagai Menko Polkam dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis antara Wiranto dan Gus Dur karena Gus Dur mengizinkan dibentuknya Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM untuk menyelidiki para Jenderal termasuk Wiranto dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.Atas tindakan Gus Dur ini muncul pernyataan dari Pangkostrad Letjen TNI Djaja Suparman yang mengatakan “Jika para jenderal deseret ke pengadilan,para prajurit akan marah.”Pernyataan ini dinilai oleh beberapa kalangan bahwa TNI sedang menyiapkan “kudeta”.Anggapan itu dibantah keras oleh Pangdam Wirabuana Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah yang mengatakan “TNI bukan hulubalang penguasa atau jenderal yang berkuasa.” Isu ini juga dibantah oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Ryamizard Ryacudu yang mengatakan “Tidak ada budaya tentara melakukan kudeta terhadap pemerintah,tidak adakudeta.” Isu kudeta terus bergulir,bahkan pertemuan tertutup Menko Polkam Wiranto dengan para jenderal di Mabes TNI Cilangkap pada tanggal 2 Februari 2000 dianggap sebagai persiapan kudeta.Atas kejadian ini sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Kaukus Politikus Muda mendesak Menko Polkan Jenderal TNI Wiranto segera mengundurkan diri dari jabatannya.Mereka yang tergabung dalam Kaukus Politikus Muda adalah Muhaimin Iskandar (PKB),Ali Masykur Musa (PKB),Bara Hasibuan (PAN),dan Heri Akhmadi (PDI-Perjuangan).Akhirnya,pada tanggal 13 Februari 2000 Gus Dur mengeluarkan perintah penonaktifan Wiranto dari jabatan Menko Polkam.

4.                 Mengeluarkan pengumuman tentang adanya menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.Pengumuman ini sangat memengaruhi kinerja kabinet.Beberapa menteri merasa sulit melakukan koordinasi.Mereka kesulitan melakukan koordinasi dengan menteri yang menghadapi tudingan KKN.

5.                  Gus Dur menyetujui nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya pada akhir Desember 1999.Gus Dur bahkan menyetujui pula pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua.Atas kebijakan yang menguntungkan ini,Dewan Presidium Papua yang diketuai oleh Theys Hiyo Eluay menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua (Mei-Juni 2000) dan menetapkan tanggal 1 Desember (hari berakhirnya pendudukan Belanda,1962)menjadi hari kemerdekaan Papua Barat.

Selain penilaian bahwa kebijakan Gus Dur controversial,berkembang pula pendapat bahwa kebijakan Gus Dur kerap dianggap berjalan sendiri tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan,termasuk di dalamnya urusan protokoler.Segala persoalan diselesaikan Gus Dur berdasarkan bisikan kerabat dekatnya,bukan menurut aturan konstitusi negara.

Dalam suasan sikap pro dan kontra masyarakat atas kepemimpinan Gus Dur,muncul kasus Bruneigate.Meskipun tidak terbukti melalui pengadilan,skandal Bruneigate mengakibatkan kredibilitas rakyat terhadap Gus Dur semakin turun drastis.Ketua MPR,Amien Rais yang dulu sangat bersemangat mendukung Gus Dur mulai berbalik arah.

Skandal Bruneigate dan pengangkatan wakil Kapolri,Komjen (Pol) Chaeruddin menjadi pemangku sementara jabatan kepala Polri tanpa persetujuan DPR RI telah memicu konflik antara pihak eksekutif dan legislative.Puncak kekecewaan DPR terbukti dengan dikeluarkannya Memorandum I buat Presiden Gus Dur pada tanggal 1 Februari 2001 yang disusul dengan Memorandum II pada tanggal 30 April 2001.Presiden Gus Dur memang terkenal dengan sikapnya yang kontroversial,bukan datang memberi laporan pertanggungjawaban,melainkan pada pukul 01.05 WIB mengeluarkan maklumat Presiden yang isinya antara lain membekukan lembaga MPR dan DPR.

Pada saat yang sama,MPR melalui ketuanya,Amien Rais,secara tegas menolak dekrit yang dibuat Presiden Gus Dur.Langkah yang diambil Gus Dur menjadikan dirinya semakin tidak populer dan mempercepat proses kejatuhannya dari kursi kepresidenan.Apalagi ternyata dekrit tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI dan Polri.

Puncak jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan terjadi ketika MPR atas usulan DPR mempercepat SI MPR.MPR menilai Presiden Gus Dur telah melanggar Tap No.VII/MPR/2000,karena menetapkan Komjen (Pol) Chaeruddin sebagai pemamgku sementara jabatan Kapolri.Selanjutnya,dalam SI tanggal 23 Juli 2001,Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan TAP MPR No.3 Tahun 2001.Keesokan harinya,Hamzah Haz Ketua Umum PPP terpilih sebagai Wakil Presiden RI.

D.    Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Megawati dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2001.Pada masa pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi.Salah satu masalah yang amat penting adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan itu antara lain.

1.                   Era kepemimpinan Soeharto telah mewariskan utang luar negeri (pemerintah dan swasta) sebesar US$150,80 miliar.Kebijakan Presiden Megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ke-3 tanggal 12 April 2002.Pada tahun 2003,pemerintah mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp116,3 triliun.Melalui kebijakannya tersebut utang luar negeri Indonesia berkurang menjadi US$134,66 miliar.Salah satu keputusan Presiden Megawati yang sangat penting pula adalah Indonesia mengakhiri kerja samanya dengan IMF.

2.                   Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan per kapita.Pada tahun 1997 pendapatan per kapita Indonesia tinggal US$465.Melalui kebijakan pemulihan keamanan,situasi Indonesia menjadi tenang.Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan,yaitu sekitar US$930.

3.                  Ketenangan Megawati disambut oleh pasar,tak sampai sebulan setelah dilantik,kurs melonjak ke Rp8.500 per dollar AS.IHSG juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.

4.                  Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi,Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi,yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN.Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003.Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06%.Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis.Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri.

5.                  Memperbaiki kinerja ekspor.Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan impor tercatat US$31,229 miliar.Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak ke angka US$61,02 miliar dan impor meningkat ke angka US$32,39 miliar.

6.                  Kebijakan Megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya KPK.Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol,peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk.Pada tahun 2002,dari 102 negara,Indonesia menduduki peringkat ke-4.Pada tahun 2003 Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 133 negara.Pengangkatan jaksa Agung M.A.Rachman tidak memberikan arti penegakan hukum yang sangat signifikan.Tanpa ada retorika tegas tentang penindakan korupsi.

Presiden Megawati merupakan presiden peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi.Hal ini ditandai oleh keberhasilannya melaksanakan Pemilu 2004 yang berlangsung aman dan damai.Untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu sebanyak dua kali,yaitu memilih anggota legislatif dan memilih presiden secara langsung.

Pemilu 2004 yang diselenggarakan pada 5 April 2004 diikuti oleh 24 Partai Politik.Setelah berhasil melaksanakan pemilu anggota legislatif,pemerintah melanjutkan agenda pemilu kedua,yaitu pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Pemilu putaran kedua harus diadakan mengingat para pemenang pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama tidak ada yang berhasil mencapai 50% suara.Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004.Dalam pemilihan ini akhirnya pasangan SBY-Kalla dapat mengungguli pasangan Megawati-Hasyim.Kemenangan ini merupakan babak baru bagi Indonesia di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang langsung dipilih oleh rakyat.