REFORMASI DI INDONESIA
Makalah 4 Pendidikan Kewarganegaraan
( Softskill )
Disusun Oleh :
Nama :
Khoiriah
NPM : 13210889
Kelas : 2ea21
PENDAHULUAN
Lahirnya Orde Reformasi di
Indonesia ditandainya oleh mundurnya Soeharto sebagai presiden RI pada tanggal
21 Mei 1988.Penyebabnya adalah krisis moneteryang melanda Indonesia sejak
pertengahan Juli 1997.Dipasaran mata uang dunia nilai rupiah terus merosot
terhadap dollar Amerika.Sebagai gambaran,pada tahun 1996 nilai rupiah terhadap
dollar adalah Rp6.000 per US$ dan pada Desember 1997 rupiah terpuruk hingga
posisi Rp6.400 per US$.Memasuki tahun 1998 kemerosotan nilai rupiah kian
drastic.Pada tanggal 13 April nilai rupiah mencapai Rp8.000 per US$.Pada
tanggal 17 Mei nilai rupiah mencapai Rp12.800 per US$ bahkan dalam perdagangan
valuta asing nilai rupiah sudah mencapai Rp16.000 per US$.
Krisis moneter memicu
terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas.Perbankan nasional kolaps,banyak
bank beku operasi (BBO).Dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah (UKM)
tidak berkutik dan banyak yang gulung tikar.Pemutusan hubungan kerja (PHK)
tampak terjadi dibanyak tempat.Harga Sembilan bahan kabutuhan pokok (sembako)
yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari melambung tinggi,bahkan sempat
terjadi kelangkaan.
Sebenarnya,pada saat yang
sama krisis moneter terjadi pula dibeberapa negara.Krisis ini merupakan imbas
dari ekonomi global yang diduga disebabkan oleh perilaku spekulan.Krisis
moneter terjadi di Korea Selatan,Filipina,Thailand,Malaysia,dan Indonesia.Jika
dibandingkan dengan negara-negara tersebut,Indonesia sangat merasakan dampak
yang paling buruk.Hal itu disebabkan fondasi perekonomian Indonesia
rapuh.Praktik KKN dan monopoli ekonomi mewarnai pembangunan ekonomi
Indonesia.Crony Capitalism,demikian istilah untuk menyebut pembangunan ekonomi
Indonesia selama perjalanan Orde Baru.
Krisis ekonomi dan moneter
merebak semakin luas dan menjadi krisis multidimensional.Di tengah situsi
semakin melemahnya nilai rupiah,aksi massa,aksi buruh,dan aksi mahasiswa
terjadi dimana-mana.Mereka menuntut agar pemerintah segera mengadakan pemulihan
ekonomi,sehingga harga-harga sembakoturun dan tidak lagi ada PHK.Dalam berbagai
aksi massa,warga negara keturunan tionghoa tidak luput dari amukan
mereka.Toko-toko dan tempat usahanya dibakar.Tidak sedikit wanita keturunan
Tionghoa menjadi korban tindak asusila dalam aksi itu.Sebagai reaksi atas
ketidakamanan hak mereka tinggal di Indonesia,banyak warga keturunan Tionghoa
meninggalkan Indonesia atau eksodus.
Krisis moneter
mengakibatkan kerawanan kondisi sosial dan kerentanan terhadap ancaman
kerusuhan dan aksi kekerasan.Situasi ini berkorelasi positif terhadap kondisi
politik.Faktanya,aksi-aksi yang dilakukan massa secara sporadis dan bersifat
local kemudian berubah menjadi gerakan moral atas kepeloporan mahasiswa.Berawal
dari gerakan moral,aksi bergeser memasuki ranah politik,yaitu menuntut Soeharto
mundur dari tahta kepresidenan.
PEMBAHASAN
A. Jatuhnya Kekuasaan Soeharto
Menjelang
siding Umum MPR,marak tuntutan agar Soeharto tidak lagi dicalonkan atau
mencalonkan diri sbagai presiden.namun,kenyataan menunjukkan suara-suara kritis
yang menuntut perubahan tersebut tidak mendapat jawaban seperti yang
diharapkan.Golkar sebagai pemenang Pemilu 1997 mencalonkan kembali Soeharto
sbagai presiden priode 1998-2003.
Terpilihnya
kembali Soeharto sebagai presiden melalui SU (Sidang Umum) MPR yang berlangsung
1-11 Maret 1998,ternyata tidak menimbulkan dampak positif berarti begi upaya
pemulihan kondisi Indonesia,justru
memperparah gejolak krisis.Gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan
tuntutan gerakan reformasi.Tuntutan itu adalah sebagai berikut.
- Bubarkan Orde baru dan Golkar
- Hapuskan Dwifungsi ABRI
- Hapuskan KKN
- Tegakkan supremasi hokum,HAM,dan
demokrasi
Tuntutan
gerakan reformasi oleh mahasiswa mencapai puncaknya,aksi mereka menimbulkan
bentrok dengan pihak aparat keamanan hingga terjadi peristiwa tragis,yaitu
Tragedi Trisakti.Peristiwa penembakan terhadap massa mahasiswa di Universitas
Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 mengakibatkan tewasnya 4 orang mahasiswa
Trisakti dan puluhan korban luka parah.Keempat mahasiswa yang terbunuh adalah
Elang Mulya Lesmana,Hery
Hartanto,Hendriawan Sie,dan Hafidhin Royan.Keempat mahasiswa ini patut
menjadi tokoh dan pantas dicatat sebagai bagian sejarah reformasi seperti
halnya Arief Rahman Hakim yang juga tewas pada peristiwa aksi tahun 1966.
Pada
tanggal 13-14 mei 1998 terjadi kerusuhan selama dua hari berturut-turut,sebagai
buntut dari peristiwa berdarah di Universitas Trisakti.Kerusuhan yang menelan
ratusan korban jiwa dan harta benda terjadi dengan sasarna amuk massa berupa pembakaran dan
penjarahan pertokoan milik warga keturunan Tionghoa beserta gedung-gedung pusat
perbelanjaan lainnya.Amuk massa ini menyebabkan kerugian triliunan
rupiah,hilangnya nyawa,dan luka traumatic bagi warga keturunan Tionghoa.
Pasca
peristiwa Trisakti dan kerusuhan massa memicu gerakan mahasiswa yang berpusat
di Jakarta untuk mulai melancarkan aksi yang lebih besar.Mereka mngarahkan
perhatian utama kepada wakil-wakil rakyat di DPR/MPR RI.Mahasiswa pun
berdatangan ke gedung DPR/MPR RI dengan tuntutan utama yaitu segera dilakukan
Sidang Istimewa MPR dan pencabutan mandate MPR kepada Presiden Soeharto.Sejak
18 Mei kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai universitas berdatangan untuk
menduduki gedung DPR/MPR RI.Karena kuatnya tuntutan mahasiswa,maka pada tanggal
20 Mei 1998 pimpinan DPR berdasarkan hasil konsultasi memutuskan akan segera
menggelar SI MPR jika presiden tidak mngundurkan diri.
Tanggal
21 Mei 1998,jam 09.05 pagi,di Istana Merdeka Jakarta,Presiden Soeharto
menyatakan berhenti,setelah 32 tahun,7 bulan dan 3 minggu masa kekuasaannya
sebagai Presiden Ri.Segera setelah Presiden mengundurkan diri,Mahkamah Agung mengambil
sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai presiden yang sebelumnya menjabat wakil
presiden.Pengalihan kekuasaan itu dilakukan sesuai dengan pasal 8 UUD 1945 :
“Jika presiden mangkat,berhenti,atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya,ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya.”
B. Kepemimpinan B.J.Habibie
Pengangkatan
B.J. Habibie sebagai Presiden
RI ke-3 memunculkan kontroversi
di masyarakat.Pihak yang pro terhadap pengangkatan Habibie menganggap
pengangkatan Habibie sudah konstitusional.Dilain pihak yang kontra terhadap
pengangkatan Habibie menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era
Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional.
Enam
bulan setelah pengangkatan B.J.Habibie sebaga8i presiden RI,diadakan Sidang
Istimewa pada tanggal 10-13 November 1998 guna mempersiapkan jalan bagi
liberalisasi politik,termasuk pemilu demokratis yang akan diadakan pada 7 Juni
1999,Sidang Istimewa MPR berakhir dengan menghasilkan 12 ketetapan yaitu
sebagai berikut.
1.
Tap No.VII/MPR/1998.Perubahan dan tambahan
atas Tap I/MPR/1983 tentang perubahan tata tertib MPR.
2.
Tap No.VIII/MPR/1998.Pencabutan Tap
IV/MPR/1983 tentang referendum.
3.
Tap No.IX/MPR/1998.Pencabutan Tap
II/MPR/1998 tentang GBHN.
4.
Tap No.X/MPR/1998.Pokok-pokok reformasi
pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional
sebagai haluan negara.
5.
Tap No.XI/MPR/1998.Penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas KKN.
6.
Tap No.XII/MPR/1998.Pencabutan Tap
V/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada
presiden/Mandataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila.
7.
Tap No.XIII/MPR/1998.Pembatasan masa
jabatan presiden dan wakil presiden RI.
8.
Tap No.XIV/MPR/1998.Perubahan dan tambahan
atas Tap III/MPR/1998 tentang pemilu.
9.
Tap No.XV/MPR/1998.Penyelenggaraan otonomi
daerah,pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang
berkeadilan,serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka NKRI.
10.
Tap No.XVI/MPR/1998.Politik ekonomi dalam
rangka demokrasi ekonomi.
11.
Tap No.XVII/MPR/1998.Hak Asasi manusia.
12.
Tap No.XVIII/MPR/1998.Pencabutan Tap
II/MPR/1978,Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Panca
Karsa) dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Pada
tanggal 13 November 1998 tuntutan gerakan mahasiswa terhadap lembaga SI MPR
mencapai puncaknya.Gerakan mahasiswa terutama kelompok radikal semakin
memperkeras tuntutannya,dan mereka berkeinginan untuk menduduki kembali gedung
DPR/MPR RI.Namun,mereka terhalang oleh pengamanan yang ketat aparat keamanan
sehingga terjadi bentrok fisik,yang mungkin dipicu oleh provokasi oknum
kelompok tertentu.Peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak
mahasiswa dan masyarakat.Kejadian berlangsung disekitar Jembatan Semanggi
sehingga dikenal dengan Tragedi Semanggi.
Pada
era Presiden Habibie,Timor Timur yang menjadi provinsi ke-27,memisahkan diri
dari NKRI.Timor Timur menjadi sebuah negara setelah rakyatnya menolak menjadi
bagian dari NKRI melalui jajak pendapat di bawah pengawasan PBB.Terlepasnya
Timor Timur menjadi factor utama penolakan MPR atas pidato
pertanggungjawabannya pada bulan Oktober 1999 dan B.J.Habibie akhirnya
mengundurkan diri dari bursa calon presiden.
Pada
7 Juni 1999 diadakan pemilu yang pertama kali setelah reformasi bergulir,yaitu
pemilu yang dianggap paling demokratis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu
sebelumnya.Pemilu ini diselenggarakan dengan prinsip luber dan jurdil,yang
diikuti oleh 48 partai yang telah lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi Organisasi
Peserta Pemilu) dari 141 partai politik yang mendeklarasikan pendiriannya dan
mendaftarkan di Depdagri.Pemenang pertama Pemilu 1999 adalah PDI-P pimpinan
Megawati.PDI-P mendapat suara 33,74%,Golkar menjadi nomor dua dengan 22,44%
suara.Posisi ketiga diduduki PKB yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid dengan 12,61%
suara.Urutan keempat adalah PPP dengan 10,71% dan urutan kelima adalah PAN
pimpinan Amien Rais dengan 7,12% suara.Sisa suara yang cukup kecil tersebar ke
43 partai lainnya.Hasil pemilu ini menunjukkan tidak satu partai pun yang
memperoleh mayoritas mutlak.
MPR
yang terbentuk melalui hasil pemilu 1999 antara lain berhasil menetapkan
GBHN,melakukan amandemen pertama terhadap UUD 1945,serta memilih presiden dan
wakil presiden.Pada tanggal 20 Oktober 1999,MPR berhasil memilih
K.H.Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat dalam sejarah ketatanegaraan RI
dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.
Mengingat
tidak ada partai yang menang secara mutlak,perebutan jabatan presiden menjadi
seru dan berlangsung panas.Megawati Soekarnoputri yang mempunyai peluang
terbesar untuk tampil sebagai presiden harus menelan pil pahit.Berbagai isu dan
manuver politik menerjang dan menghadang putri mendiang mantan Presiden
Soekarno tersebut sehingga gagal menduduki posisi presiden.Saat itu slogan asal
buka Mega (ABM) yang dihembuskan parpol saingan PDI-P menjadi senjata pamungkas
untuk memotong laju politik Megawati.Akhirnya,manuver politik yang digalang
Amien Rais melalui poros tengah (PAN,PK,PBB,PPP) yang terdiri dari
parpol-parpol islam berhasil mengantarkan K.H.Abdurrahman Wahid menjadi
Presiden RI keempat.Kenyataan pahit ini membuat massa pendukung Megawati kecewa
berat sehingga mengakibatkan kerusuhan di berbagai daerah seperti Solo dan
Bali.
C. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid
Terpilihnya
Abdurrahman Wahid-Megawati secara legalitas formal telah menandakan lahirnya
periode baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.Era Orde baru telah
dinyatakan berakhir dan digantikan Orde Reformasi.Hadirnya Orde
Reformasi,seperti halnya awal-awal kebangkitan Orde Lama dan Orde Baru,membuat
rakyat menaruh harapan besar akan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Pasangan
Gus Dur-Megawati sebenarnya dinilai ideal dilihat dari aspek wawasan.Gus Dur
adalah seorang santri tradisional yang memiliki wawasan kebangsaan yang tidak
diragukan,sementara Megawati adalah seorang nasionalis yang juga memiliki
wawasan Islam modern.Gus Dur-Megawati kemudian membentuk Kabinet Persatuan
Nasional yang dilantik tanggal 28 Oktober 1999.Terlepas dari adanya kekecewaan
karena dihapuskannya Departemen Penerangan dan Departemen Sosial,kabinet ini
mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Dalam
menjalankan pemerintahan,Abdurrahman Wahid mengalami banyak persoalan yang
harus dihadapi sebagai warisan persoalan pada masa Orde Baru.Persoalan yang
sangat menonjol adalah masalah KKN,pemulihan ekonomi,masalah BPPN,kinerja
BUMN,pengendalian inflasi,mempertahankan kurs rupiah,masalah jaringan pengaman
sosial,munculnya masalah disintergrasi,konflik etnis antar umat
beragama,penegakan hokum,dan penegakan HAM.
Belum
genap 100 hari berkuasa dan belum tuntasnya penyelesaian persoalan-persoalan
peninggalan Orde Baru,pemerintaha Gus Dur dihadapkan pada persoalan-persoalan
kebijakannya yang dinilai banyak kalangan sangat controversial.Kebijakannya
antara lain:
1.
Pencopotan Kapolri Jenderal Pol.Roesmanhadi
yang dianggap sebagai orangnya Habibie.
2.
Pencopotan Kasuspen Hankam Mayjen TNI
Sudrajat yang dilatari oleh pernyataannya bahwa Presiden bukan Pangti
TNI.Penggantinya adalah Marsekal Muda TNI Graito.Penggantian ini cukup
mengagetkan karena diambil dari TNI AU,yang selama 32 tahun terakhir tidak
pernah mendapat jabatan strategis dijajaran TNI.
3.
Pencopotan Wiranto sebagai Menko Polkam
dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis antara Wiranto dan Gus Dur
karena Gus Dur mengizinkan dibentuknya Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM untuk
menyelidiki para Jenderal termasuk Wiranto dalam kasus pelanggaran HAM di Timor
Timur.Atas tindakan Gus Dur ini muncul pernyataan dari Pangkostrad Letjen TNI
Djaja Suparman yang mengatakan “Jika para jenderal deseret ke pengadilan,para
prajurit akan marah.”Pernyataan ini dinilai oleh beberapa kalangan bahwa TNI
sedang menyiapkan “kudeta”.Anggapan itu dibantah keras oleh Pangdam Wirabuana
Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah yang mengatakan “TNI bukan hulubalang penguasa
atau jenderal yang berkuasa.” Isu ini juga dibantah oleh Pangdam Jaya Mayjen
TNI Ryamizard Ryacudu yang mengatakan “Tidak ada budaya tentara melakukan
kudeta terhadap pemerintah,tidak adakudeta.” Isu kudeta terus bergulir,bahkan
pertemuan tertutup Menko Polkam Wiranto dengan para jenderal di Mabes TNI
Cilangkap pada tanggal 2 Februari 2000 dianggap sebagai persiapan kudeta.Atas
kejadian ini sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Kaukus Politikus Muda
mendesak Menko Polkan Jenderal TNI Wiranto segera mengundurkan diri dari
jabatannya.Mereka yang tergabung dalam Kaukus Politikus Muda adalah Muhaimin
Iskandar (PKB),Ali Masykur Musa (PKB),Bara Hasibuan (PAN),dan Heri Akhmadi
(PDI-Perjuangan).Akhirnya,pada tanggal 13 Februari 2000 Gus Dur mengeluarkan
perintah penonaktifan Wiranto dari jabatan Menko Polkam.
4.
Mengeluarkan pengumuman tentang adanya
menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.Pengumuman ini
sangat memengaruhi kinerja kabinet.Beberapa menteri merasa sulit melakukan
koordinasi.Mereka kesulitan melakukan koordinasi dengan menteri yang menghadapi
tudingan KKN.
5.
Gus Dur menyetujui nama Papua sebagai
pengganti Irian Jaya pada akhir Desember 1999.Gus Dur bahkan menyetujui pula
pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua.Atas kebijakan yang
menguntungkan ini,Dewan Presidium Papua yang diketuai oleh Theys Hiyo Eluay
menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua (Mei-Juni 2000) dan menetapkan tanggal 1
Desember (hari berakhirnya pendudukan Belanda,1962)menjadi hari kemerdekaan
Papua Barat.
Selain
penilaian bahwa kebijakan Gus Dur controversial,berkembang pula pendapat bahwa
kebijakan Gus Dur kerap dianggap berjalan sendiri tanpa mau menaati aturan
ketatanegaraan,termasuk di dalamnya urusan protokoler.Segala persoalan
diselesaikan Gus Dur berdasarkan bisikan kerabat dekatnya,bukan menurut aturan
konstitusi negara.
Dalam
suasan sikap pro dan kontra masyarakat atas kepemimpinan Gus Dur,muncul kasus
Bruneigate.Meskipun tidak terbukti melalui pengadilan,skandal Bruneigate
mengakibatkan kredibilitas rakyat terhadap Gus Dur semakin turun drastis.Ketua
MPR,Amien Rais yang dulu sangat bersemangat mendukung Gus Dur mulai berbalik
arah.
Skandal
Bruneigate dan pengangkatan wakil Kapolri,Komjen (Pol) Chaeruddin menjadi pemangku
sementara jabatan kepala Polri tanpa persetujuan DPR RI telah memicu konflik
antara pihak eksekutif dan legislative.Puncak kekecewaan DPR terbukti dengan
dikeluarkannya Memorandum I buat Presiden Gus Dur pada tanggal 1 Februari 2001
yang disusul dengan Memorandum II pada tanggal 30 April 2001.Presiden Gus Dur
memang terkenal dengan sikapnya yang kontroversial,bukan datang memberi laporan
pertanggungjawaban,melainkan pada pukul 01.05 WIB mengeluarkan maklumat
Presiden yang isinya antara lain membekukan lembaga MPR dan DPR.
Pada
saat yang sama,MPR melalui ketuanya,Amien Rais,secara tegas menolak dekrit yang
dibuat Presiden Gus Dur.Langkah yang diambil Gus Dur menjadikan dirinya semakin
tidak populer dan mempercepat proses kejatuhannya dari kursi kepresidenan.Apalagi
ternyata dekrit tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI dan Polri.
Puncak
jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan terjadi ketika MPR atas usulan DPR
mempercepat SI MPR.MPR menilai Presiden Gus Dur telah melanggar Tap
No.VII/MPR/2000,karena menetapkan Komjen (Pol) Chaeruddin sebagai pemamgku
sementara jabatan Kapolri.Selanjutnya,dalam SI tanggal 23 Juli 2001,Megawati
Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan TAP
MPR No.3 Tahun 2001.Keesokan harinya,Hamzah Haz Ketua Umum PPP terpilih sebagai
Wakil Presiden RI.
D. Kepemimpinan
Megawati Soekarnoputri
Megawati
dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2001.Pada masa
pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi.Salah satu masalah yang
amat penting adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.Kebijakan-kebijakan
yang ditempuh untuk mengatasi persoalan itu antara lain.
1.
Era kepemimpinan Soeharto telah mewariskan
utang luar negeri (pemerintah dan swasta) sebesar US$150,80 miliar.Kebijakan
Presiden Megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan
pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ke-3 tanggal
12 April 2002.Pada tahun 2003,pemerintah mengalokasikan pembayaran utang luar
negeri sebesar Rp116,3 triliun.Melalui kebijakannya tersebut utang luar negeri
Indonesia berkurang menjadi US$134,66 miliar.Salah satu keputusan Presiden
Megawati yang sangat penting pula adalah Indonesia mengakhiri kerja samanya
dengan IMF.
2.
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak
tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan per kapita.Pada tahun 1997
pendapatan per kapita Indonesia tinggal US$465.Melalui kebijakan pemulihan
keamanan,situasi Indonesia menjadi tenang.Megawati berhasil menaikkan
pendapatan per kapita cukup signifikan,yaitu sekitar US$930.
3.
Ketenangan Megawati disambut oleh pasar,tak
sampai sebulan setelah dilantik,kurs melonjak ke Rp8.500 per dollar AS.IHSG
juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.
4.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan menekan nilai inflasi,Megawati menempuh langkah yang sangat
kontroversi,yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN.Pemerintah menjual
Indosat pada tahun 2003.Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06%.Privatisasi adalah
menjual perusahaan negara di dalam periode krisis.Tujuannya adalah melindungi
perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi
pembayaran utang luar negeri.
5.
Memperbaiki kinerja ekspor.Pada tahun 2002
nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan impor tercatat US$31,229 miliar.Pada
tahun 2003 ekspor juga menanjak ke angka US$61,02 miliar dan impor meningkat ke
angka US$32,39 miliar.
6.
Kebijakan Megawati untuk melakukan
pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya KPK.Sekalipun telah
didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol,peringkat RI
sebagai negara terkorup tetap memburuk.Pada tahun 2002,dari 102
negara,Indonesia menduduki peringkat ke-4.Pada tahun 2003 Indonesia menempati
peringkat ke-6 dari 133 negara.Pengangkatan jaksa Agung M.A.Rachman tidak
memberikan arti penegakan hukum yang sangat signifikan.Tanpa ada retorika tegas
tentang penindakan korupsi.
Presiden
Megawati merupakan presiden peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi.Hal ini
ditandai oleh keberhasilannya melaksanakan Pemilu 2004 yang berlangsung aman
dan damai.Untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu sebanyak dua
kali,yaitu memilih anggota legislatif dan memilih presiden secara langsung.
Pemilu
2004 yang diselenggarakan pada 5 April 2004 diikuti oleh 24 Partai
Politik.Setelah berhasil melaksanakan pemilu anggota legislatif,pemerintah
melanjutkan agenda pemilu kedua,yaitu pemilihan presiden secara langsung oleh
rakyat.
Pemilu
putaran kedua harus diadakan mengingat para pemenang pemilu presiden dan wakil
presiden putaran pertama tidak ada yang berhasil mencapai 50% suara.Pemilu
presiden dan wakil presiden diselenggarakan pada tanggal 20 September
2004.Dalam pemilihan ini akhirnya pasangan SBY-Kalla dapat mengungguli pasangan
Megawati-Hasyim.Kemenangan ini merupakan babak baru bagi Indonesia di bawah
kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang langsung dipilih oleh rakyat.